Wamendagri: Dokter RSUD akan Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera

Admin RBTV
|
Bagikan:
Wamendagri: Dokter RSUD akan Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah akan mengirim dokter di rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk bertugas di lokasi bencana Sumatera. Hal itu juga berlaku bagi dokter yang mengikuti program magang di berbagai RSUD.

Advertisement
Ad Space: 300×250

Bima menegaskan itu usai Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Kesehatan mengirim dokter magang ke wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, Kementerian Dalam Negeri bakal berkoordinasi dengan kepala daerah perihal pengiriman dokter dari RSUD.

"Kami akan tindak lanjuti arahan Presiden itu. berkoordinasi secara teknis dengan kepala daerah untuk kebutuhan-kebutuhan dokter-dokter yang ada di RSUD untuk bisa digeser, secara teknis ke tempat-tempat bencana yang memerlukan," kata Bima di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.

“Sebenarnya kami lebih senang menerima, kalau model (jenis penyakit) yang ada itu lebih banyak untuk dokter umum ya. Karena tadi kan pelayanan kesehatan dasar,” kata Jaya saat ditemui kantornya, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Desember 2025.

Meski begitu dokter spesialis tetap dibutuhkan untuk beberapa pasien dengan kondisi penyakit khusus. Selain itu, Jaya mengungkapkan ahli eloktromedis juga sangat diperlukan di situasi bencana Sumatera.

Dia menuturkan, begitu banyak alat kesehatan di pusat layanan kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang saat ini belum terdeteksi masih bisa diselamatkan atau tidak. Saat ia berkunjung ke lokasi bencana, Jaya mengatakan banyak alat kesehatan terendam banjir dan lumpur.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengirimkan dokter internship (magang) dan dokter koas ke lokasi bencana di Sumatera. Menurut Prabowo, kehadiran mereka dapat membantu korban bencana. Pernyataan Prabowo disampaikan dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Aceh, Ahad, 7 Desember 2025 malam.

Lainnya